PUSARAN.CO -Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) secara rutin mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di daerah yang setiap minggunya melalui Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Mendagri RI) dilaksanakan di ruang rapat kantor BPKAD Prov. Sultra, Senin 20 Maret 2023.
Acara yang dipimpin Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Dr. Pudji Ismartini, Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nyoto Suwignyo, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (Kemendag) Dr. Kasan, Direktorat Sayuran Dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian Andi Muhammad Idil Fitri, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigjen Whisnu Hermawan, Brijen TNI Eko Nur Santo Staf Ahli Panglima TNI Bidang Ekonomi dan Keuangan, para Gubernur, Bupati, Walikota beserta jajarannya se-Indonesia, para Forkopimda se-Indonesia dan semua Stekholder yang terkait pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, hadir di Sultra Perwakilan Bank Indonesia, Polda, Dinas Sosial, Dishub, Biro Pemerintahan, Biro Ekonomi, Balai Karantina Pertanian Kendari, BKP Kendari, Bulog Kendari dan Staf terkait
Kemudian, dalam Paparan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Dr. Pudji Ismartini, sebagai informasi awal mengenai konsumsi pangan masyarakat menurut hasil 11 maret 2022 yang diselenggarakan oleh BPS bahwa konsumsi pangan rumah tangga per kapita per harinya untuk beberapa komoditas utamanya misalnya pertama beras untuk rata-rata di Indonesia untuk 1 penduduk yang setiap penduduk per hari diperkirakan sekitar 0,22 kg atau 2 ons per hari, kebutuhan beras terrendah ada di papua sementara tertinggi ada di NTT, Kedua minyak goreng terrendah ada di Sultra dan tertinggi ada di Jambi sementara rata-rata kebutuhan konsumsi minyak goreng per kapita per hari untuk penduduk Indonesia adalah 0,034 liter, ketiga kebutuhan telur per-hari berpenduduk sekitar 0,33 butir, kebutuhan telur terrendah ada di NTT dan tertinggi ada di Jakarta, keempat daging sapi yang paling tinggi di Jakarta kemudian paling rendah ada di Bali, Kelima daging ayam ras rata-rata kebutuhan di Indonesia untuk penduduk sekitar 0,022 kg sementara yang paling tinggi Bangka Belitung dan terendah Maluku Utara.
Secara nasional, kenaikan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara Komoditas Andil terbesarnya yaitu cabai rawit, beras dan ikan kembung dengan nilai Indeks Perkembangan Harga (IPH) 16,21%. Sedangkan Penurunan harga tertinggi terjadi di Kabupaten aceh tamiang, aceh dengan nilai IPH -6,81% tutur Pudji Ismartini.
Selanjutnya, pada paparan Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nyoto Suwignyo mengatakan bahwa upaya memastikan ketersediaan pangan melalui pengadaan beras pemerintah tahun 2023 dalam negeri adalah 1,75 juta ton dan di optimalisasi oleh kinerja bulog untuk menyerap gabah/beras petani pada panen raya tahun ini (februari-april 2023) untuk memperkuat capaian beras pemerintah namun, demikian realisasi penyerapan gabah dan beras dalam negeri hingga 18 maret 2023 baru 37,758 ton dari target maret 317, 801 ton (11,88%).
Terkaita aksi lapangan badan pangan nasional telah memfasilitasi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di daerah. hingga tanggal 19 maret 2023 sudah ada 15 Provinsi yang mengajukan permohonan GPM ke badan pangan nasional, pelaksanaan GPM perlu dimasifkan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang, selama dan pasca HBKN puasa dan Idul Fitri 2023.
Sehingga apabila ada kenaikan harga dapat melakukan upaya yang dilakukan antara lain:
Pertama, Pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia;
Kedua, Rapat teknis tim pengendalian inflasi daerah;
Ketiga, Menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting;
Keempat, Pencanangan gerakan menanam;
Kelima, Melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait;
Keenam, Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
Ketujuh, Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
Kedelapan, Merealisasikan BTT untuk dukungan pengendalian inflasi; dan
Kesembilan, Memberikan bantuan transportasi dari APBD
Oleh karna itu, harapannya di minggu-minggu ini tentunya seluruh pemerintah daerah sudah melakukan kegiatan upaya-upaya dengan komprehensif dan di mohon betul-betul tim TPID melaksanakan 2 hari sekali, kata Irjen Kemendagri Tomsi Tohir.(RLS)
