PUSARAN.CO- Kendari (PPID Utama Sultra), Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), hadir dalam rapat rutin mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang setiap minggunya melalui Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Mendagri RI) dilaksanakan di Aula Merah Putih Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra (Senin, 19 Juni 2023).
Rakor secara virtual yang dilaksanakan serempak diseluruh Indonesia dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dihadiri sejumlah pejabat diantaranya Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik Windhiarso Putranto, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan I Gusti Ketut Astawa, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan Bambang Wisnubroto, Direktur Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasrullah, Kepala Divisi Manajemen Logistik Bulog Sopran Kennedy, Satgas Pangan Polri, Brijen TNI Eko Nur Santo Staf Ahli Panglima TNI Bidang Ekonomi dan Keuangan, serta diikuti perwakilan pemerintah daerah dan forkompinda se-Indonesia.
Turut hadir dari Jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yakni Asisten II Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekda, Kepala Perwakilan BI, Karo Ekonomi, Perwakilan Polda, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan, serta beberapa Pejabat terkait.
Mendagri, Tito Karnavian dalam rapat virtual tersebut, menyampaikan tetap memantau dan mengevaluasi perkembangan harga barang dan jasa inflasi yang menjadi tugas dari Bapak Presiden kepada pusat dan daerah dapat bersama-sama menjaga, kita sudah mencapai angka yang cukup baik dan terkendali y-on-y diangka 4,00 persen dan inflasi bulan ke bulan dari mei 2023 terhadap April 2023 sudah turun ke angka 0,09 persen.
‘’Kami terus mewaspadai karna dinamika yang terjadi pada hari raya Idul Adha pada tanggal 28 atau 29 Juni pasti akan merubah pola permintaan sehingga dapat merubah keadaan harga barang dan jasa serta perlu mengantisipasi hari raya Idul Adha agar dapat stabil harga barang dan jasa,’’ katanya.
Paparan Direktur Statistik Harga BPS, Windhiarso Putranto, menyampaikan bahwa komoditas penyumbang utama kenaikan IPH di sejumlah Kab/Kota sampai minggu kedua Juni 2023 adalah daging ayam ras, cabai merah, telur ayam ras, dan cabai rawit dan komoditas penyumbang utama penurunan IPH yakni bawang merah, beras,cabai rawit dan cabai merah.
Selanjutnya Paparan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan menyampaikan langka konkrit menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha 1444 H melalui gerakan pasar murah yang akan diselenggarakan pada tanggal 26 juni 2023. didalam agenda yang akan dilaksanakan 26 ini diharapkan seluruh Provinsi, Kab/Kota untuk menyiapkan pelaksanaan gerakan pangan murah yang anggaranya akan bersumber dari dana dekonsentrasi, walaupun sekarang hanya 34 Provinsi yang teralokasi anggaran pusat dan ditambah 256 Kab/Kota.
Sementara itu, Satgas Pangan Polri mengatakan Pertama, mendekati HBKN Idul Adha terjadi peningkatan permintaan sapi,kambing dan domba sementara masih terjadi kasus penyakit ternak (PMK dan LSD) di 17 Provinsi sehingga perlu pengawasan lebih intens Kedua, berdasarkan analisa data harga rata-rata nasional terdapat 5 Provinsi yang 85 persen harga komoditas bahan pokok diatas harga acuan Ketiga, secara umum distribusi bantuan pangan CPP berupa beras 10 kg/KPM, daging ayam 1 ekor dan telur ayam 10 butir telah dilaksanakan dan berjalan lancer serta berdampak positif bagi penerima bantuan pangan Keempat, kegiatan operasi pasar untuk memonitor ketersediaan stok dan kualitas mutu bahan poko pangan produk holtikultura di tingkat pedagang.
Dalam kesempatan itu, Asisten II Sekda Yuni Nurmalawati Mengukapkan bahwa tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama penyampaiaan dari anggota tim pengendalian inflasi nasional dan ada beberapa hal yang terjadi kenaikan harga yang masih didominasi oleh komoditi yang sama yakni beras,cabai rawit, telur ayam ras dan lain sebagainya, di Sulawesi Tenggara inflasinya terjaga dengan aman dan tidak ada gejolak harga bahkan terjadi penurunan harga. Namun ini jangan membuat kita lengah sebagai TPID Provinsi tetap berkoordinasi dengan TPID Kab/Kota untuk saling support dan saling shering untuk tetap menjaga laju inflasi dalam keadaan terkendali.(RLS)
